Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

rektorStaf Kementrian Lingkungan Hidup  RI, Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si menilai bahwa dalam pemilihan pengelolaan lingkungan hidup di Papua sangat lambat, hal itu dikemukakan di sela-sela seminar nasional adaptasi penerapan undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tetang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Ekologi dan Pembangunan Universitas Cenderawasih Jayapura (Rabu/7/11/2012).
Lambatnya pemulihan lingkungan hidup di Papua, kata Dr. Dwi P. Sasongko M.Si disebabkan karena kurangnya kepedulian pemerintah baik pusat dan daerah dalam melakukan pemulihan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dimana alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup sangatlah kecil dari total APBN/D yang dianggarkan pemerintah.
Padahal menurut didalam pasal 13 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 menyatakan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab nya masing-masing.
Dr. Dwi P. Sasongko M.Si menjelaskan sesuai pasal 14 tentang instrument yang terkait dengan tata ruang, mutu lingkungan hidup, kriteria kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL, UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup peraturan per Undang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrument  lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
Disaat yang sama, Kepala Pusat Studi Ekologi dan Pembangunan Universitas Cenderawasih Drs. Ferdinand SD, M.Si mengungkapkan, dilaksanakannya kegiatan ini karena disahkannya UU No. 32 dimaksud, masih banyak pasal-pasal yang belum diadaptasikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Papua “ Contohnya “ Instrumen KLHS, UPL, dan UKL yang seharusnya memiliki satu payung hukum daerah yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (RPPLH), sementara di papua RPPLH belum ada hingga sekarang, “ tukasnya.
Disamping itu, jelasnya masih banyak pasal-pasal yang perlu di perhatikan dengan baik, seperti semua orang bisa membuang limbah asalkan memenuhi mutu, tetapi tidak semua demikian, karena ada zat limbah lain jika disatukan dengan zat limbah lainnya, maka itu lebih berbahaya bagi ekosistem.
Untuk itu lingkungan hidup di Papua harus sejak dini ditanggulangi sebelum kerusakanya bertambah parah. Karena sungai-sungai kecil di kota Jayapura bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. (Humas/Uncen)

 

Foto Bersama dalam kegiatan Pencegahan Pencemaran dan KErusakan Lingkungan Hidup
author
2 Responses
  1. author

    Sudarwin2 years ago

    Mohon maaf koreksi : Menteri Lingkungan hidup pada periode 2012 hingga sekarang adalah Bpk Prof.Dr. Balthasar Kambuaya (mantan rektor Uncen). RPPLH = Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    Trus mau nanya :
    1. Boleh ada informasi profil Pusat Studi Ekologi dan Pembangunan Uncen?
    2. Apakah masih Pak Ferdinand sebagai kepala pusat studi tersebut hingga saat ini?

    Terima kasih,

    Sudarwin Ka’pan
    KLH-PPE Papua

    Reply
    • author

      Remuz2 years ago

      Salam hormat pak, info ini akan segera kami konfirmasikan kepada bapa.

      Reply

Leave a reply "Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup"